Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah yang diperlukan untuk memerangi kabut yang mempengaruhi wilayah ini, kata Tan Sri Lee Lam Thye.
Institut Nasional Occupa-nasional Keselamatan dan Kesehatan (NIOSH) Ketua mengatakan bahwa sementara itu lega bahwa pemerintah Indonesia telah sepakat untuk meratifikasi Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas, itu penting untuk melihat pelaksanaan perjanjian ini.
"Saya berharap pemerintah Indonesia akan dapat menyisihkan alokasi yang lebih besar untuk provinsi mereka terpengaruh oleh kebakaran hutan," katanya.
Lee mengatakan kabut telah menjadi masalah tahunan ke negara-negara tetangga Indonesia, menyebabkan kesehatan yang buruk kepada warga.
Pada hari Selasa, Indonesia menjadi negara terakhir yang meratifikasi Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas, menandai langkah bersejarah dalam upaya kolektif oleh negara-negara anggota untuk mengatasi kabut asap tahunan.
Sumber Daya Alam dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Datuk Hamim Samuri mengatakan kabut itu antara isu-isu lingkungan ditangani pada Pertemuan 26 ASEAN Senior Officials pada Lingkungan (Asoen) di Kuala Lumpur.
Dia mengatakan asap lintas batas adalah salah satu masalah yang paling gigih dan menantang dalam komunitas Asean.
"Saya sangat percaya bahwa dengan upaya kolektif kita, bersama-sama dengan dukungan politik yang kuat dari negara-negara anggota Asean, agenda kami untuk menjadi daerah kabut-bebas akan segera tercapai," katanya dalam sambutannya kemarin.
Berbicara kepada wartawan kemudian, ia kata kementerian itu memonitor Indeks Air polutan di dalam negeri dan tergantung pada situasi, penyemaian awan akan dibahas dengan Sains, Teknologi dan Inovasi Departemen.
"Tidak perlu panik. Situasi belum mencapai tingkat berbahaya. Jika tidak, tergantung pada faktor-faktor seperti hotspot dan arah angin, tindakan yang diperlukan akan diambil, "tambahnya.
0 komentar:
Posting Komentar